WARTA, TANJUNG SELOR — Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperkuat semangat persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Semangat kebangkitan tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang terus mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah.
Sebagai unsur pendukung koordinasi pembangunan daerah, Biro Administrasi Pembangunan memiliki peran strategis dalam mengawal sinkronisasi program prioritas, pengendalian administrasi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan agar berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai target kinerja pemerintah daerah.
Kepala Biro Adpem Kaltara, Sapi’i, menyebut, momentum Harkitnas tahun ini dinilai relevan dengan semangat peningkatan kualitas tata kelola pembangunan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan wilayah perbatasan, Biro Administrasi Pembangunan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan program pembangunan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.
Menurutnya, semangat kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam tata kelola pembangunan daerah.
“Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus bergerak maju, memperkuat sinergi, dan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sapi’i usai mengikuti upacara Harkitnas lingkup Pemprov Kaltara, Rabu (20/5/2026).
Ia menambahkan, Biro Administrasi Pembangunan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah melalui penguatan monitoring dan evaluasi pembangunan, percepatan realisasi fisik dan keuangan, serta peningkatan kualitas pelaporan pembangunan daerah.
Selain itu, koordinasi intensif bersama perangkat daerah juga terus dilakukan guna mengantisipasi berbagai hambatan pelaksanaan program di lapangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
(*)
