WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mengarahkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Pemprov Kaltara saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltara terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban pemerintah disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kaltara Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Lemlai Suri, Gedung DPRD Kaltara, Jumat (25/9).
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Harianto, untuk menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah atas sejumlah pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Dalam penyampaiannya, Pemprov Kaltara mengapresiasi berbagai masukan konstruktif dari DPRD. Pemerintah daerah memastikan pembahasan perubahan APBD tetap diarahkan pada peningkatan kualitas belanja daerah, sehingga anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Target PAD Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam jawaban pemerintah adalah penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Kaltara menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap realisasi penerimaan serta perkembangan kondisi ekonomi daerah. Dengan demikian, target pendapatan ditetapkan secara realistis dan terukur.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan PAD melalui sejumlah langkah, mulai dari penguatan kelembagaan, optimalisasi pengawasan, digitalisasi sistem pembayaran hingga peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa mengabaikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.
Belanja Diprioritaskan untuk Pelayanan Dasar
Pada sisi belanja, Pemprov Kaltara menyatakan akan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat sejumlah sektor prioritas.
Pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur publik menjadi bagian penting dalam arah kebijakan belanja perubahan APBD 2026.
Alokasi anggaran diarahkan antara lain untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk pembangunan dan penyelenggaraan jalan.
Selain itu, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap sektor yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Program Beasiswa Kaltara Unggul, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi bagian dari prioritas yang tetap diperhatikan dalam pengalokasian anggaran.
Eksekutif-Legislatif Diminta Perkuat Kolaborasi
Pemprov Kaltara menilai pembahasan perubahan APBD membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah dan DPRD. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar seluruh tahapan penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekprov Kaltara Denny Harianto menegaskan tantangan pada perubahan APBD 2026 harus dihadapi melalui kerja bersama.
“Memasuki Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang penuh tantangan, kita dituntut untuk bekerja lebih keras dan memperkokoh kolaborasi agar seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara tetap dapat terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan foto bersama jajaran DPRD dan Pemprov Kaltara. Momentum tersebut menjadi simbol komitmen bersama kedua lembaga dalam mengawal proses penganggaran hingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.
