WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak Lembaga Perempuan Dayak (LPD) Provinsi Kaltara mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas generasi muda.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., saat menghadiri pelantikan Pengurus LPD Provinsi Kaltara periode 2026–2031 di Aula Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Senin (25/5) malam.
Dalam sambutannya, Pollymaart menyampaikan ucapan selamat kepada Korni Serliany Ingkong Ala, S.T. beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari amanah besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
“Momentum ini bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi menjadi penanda komitmen Perempuan Dayak untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan Bumi Benuanta,” ujarnya.
Perempuan Jadi Kunci Kemajuan Daerah
Menurut Pollymaart, perempuan memiliki peran strategis dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, hingga pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, organisasi perempuan seperti LPD dinilai memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi daerah.
Ia menyebutkan, penguatan ekonomi keluarga berbasis UMKM, perlindungan perempuan dan anak, serta percepatan penanganan tengkes (stunting) menjadi beberapa bidang yang membutuhkan keterlibatan aktif organisasi perempuan.
“Perempuan adalah penggerak utama dalam keluarga dan masyarakat. Ketika perempuan berdaya, maka pembangunan daerah akan bergerak lebih cepat dan berkualitas,” katanya.
Fokus Tangani Persoalan Perbatasan dan Pernikahan Dini
Dalam arahannya, Pollymaart menyoroti dua isu strategis yang diharapkan menjadi perhatian utama kepengurusan baru LPD.
Pertama, penguatan pemberdayaan perempuan di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Menurutnya, perempuan di kawasan perbatasan perlu memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha produktif.
Kedua, masih ditemukannya kasus pernikahan usia dini yang dinilai berpotensi menghambat kualitas tumbuh kembang generasi muda serta berdampak pada meningkatnya risiko stunting dan persoalan sosial lainnya.
“Persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut masa depan generasi penerus Kalimantan Utara,” tegasnya.
Kolaborasi Percepat Pembangunan Bumi Benuanta
Pollymaart menilai besarnya jumlah dan peran perempuan dalam struktur demografi Kaltara merupakan potensi besar yang harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Ia meyakini keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan perempuan, termasuk LPD, dapat mempercepat akselerasi program-program pemerintah sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
“Demografi Kaltara menunjukkan signifikansi jumlah dan peran perempuan yang luar biasa. Karena itu, keterlibatan organisasi seperti LPD akan menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, akan terus mendukung organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Mengakhiri sambutannya, Pollymaart mengajak seluruh pengurus LPD menjaga integritas organisasi, memperkuat solidaritas internal, serta membangun kolaborasi yang erat dengan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.
“Selamat bekerja dan menjalankan amanah. Jagalah kehormatan lembaga ini dengan integritas, semangat gotong royong, dan komitmen untuk terus memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.
