WARTA, TANJUNG SELOR — Memasuki triwulan terakhir 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mempercepat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara menjadikan Oktober sebagai momentum penting untuk memastikan pekerjaan fisik yang tersebar di sejumlah wilayah dapat dikebut sesuai target.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung di lapangan. Peninjauan mencakup sejumlah daerah, mulai dari Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan, Kabupaten Tana Tidung (KTT), hingga Malinau.
Menurutnya, pemantauan lapangan diperlukan untuk memastikan perkembangan fisik proyek berjalan sejalan dengan laporan administrasi yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan.
“Dalam kondisi sekarang memang ada sedikit perlambatan. Namun, kami optimis melalui masuknya kegiatan pada APBD Perubahan, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Saiful Bachry.
Ia menjelaskan, perlambatan pada sebagian pekerjaan menjadi salah satu hal yang harus segera diidentifikasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang menghambat penyelesaian proyek.
Karena itu, monitoring tidak hanya dilakukan untuk melihat persentase pekerjaan, tetapi juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus mendorong langkah percepatan.
Memasuki Oktober, waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas. Setiap pekerjaan yang mengalami keterlambatan atau deviasi harus segera mendapat perhatian dan tindak lanjut.
Biro Administrasi Pembangunan juga mendorong koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pihak terkait agar berbagai persoalan dapat diselesaikan lebih cepat.
“Tentu ada potensi deviasi atau error dalam dinamika proyek, tetapi komitmen kami adalah meminimalisasi sekecil mungkin agar target pembangunan tercapai secara optimal,” katanya.
Pemantauan akan terus dilakukan hingga akhir tahun anggaran, terutama terhadap proyek yang membutuhkan percepatan dan perhatian khusus.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN selesai sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara.
