WARTA, TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dino Andrian, mengajak para pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltara untuk turut berperan dalam membantu masyarakat kurang mampu, khususnya melalui dukungan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Ajakan tersebut disampaikan Dino saat Komisi IV DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Senin (16/3). Kunjungan itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah dan diikuti sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk Supa’ad Hadianto.
Dalam pertemuan tersebut, Dino menyoroti besarnya potensi pendapatan yang diterima para pengelola SPPG melalui program MBG. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, setiap unit SPPG bisa memperoleh insentif hingga jutaan rupiah per hari.
“Di masyarakat berkembang informasi bahwa SPPG sekarang memiliki pendapatan yang cukup besar. Bahkan disebutkan bisa mencapai sekitar Rp6 juta per hari,” ujarnya.
Melihat potensi tersebut, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mengusulkan agar para pemilik SPPG dapat ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan, terutama peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Menurutnya, kontribusi tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial dari para pelaku program yang selama ini mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah.
“Kalau mereka bisa membantu membiayai iuran BPJS untuk 20 sampai 30 orang setiap bulan, saya kira itu bukan sesuatu yang berat. Justru ini bisa menjadi wujud kepedulian sosial kepada masyarakat,” katanya.
Dino juga mencontohkan sejumlah pihak swasta di Tarakan yang telah lebih dulu mengambil langkah serupa dengan membantu pembayaran iuran BPJS bagi warga kurang mampu, meskipun dalam jumlah terbatas.
Ia berharap para pengelola SPPG juga memiliki kepedulian yang sama sehingga program sosial tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang terbatas.
DPRD Kaltara pun menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara BPJS Kesehatan dengan para pemilik SPPG untuk membahas kemungkinan kerja sama dan skema bantuan kepesertaan tersebut.
Menurut Dino, inisiatif ini bertujuan membantu warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar kepesertaan BPJS mereka tetap aktif dan dapat mengakses layanan kesehatan.
“Ini kembali pada hati nurani masing-masing pemilik SPPG. Apalagi sekarang bulan Ramadan, momentum yang tepat untuk berbagi dan membantu sesama,” pungkasnya.
Rombongan Komisi IV DPRD Kaltara dalam kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, bersama jajaran untuk membahas potensi kolaborasi dalam memperluas kepesertaan BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
