WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas bagi pegawai honorer yang akan dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema paruh waktu.
Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, menyampaikan bahwa hingga saat ini aturan teknis terkait sistem kerja dan pengupahan PPPK paruh waktu masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Regulasi tersebut tengah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BKD Kaltara, kata Andi, memilih menunggu kebijakan resmi sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan PPPK paruh waktu di daerah.
Meski demikian, ia menekankan agar para pegawai honorer yang telah mengikuti seleksi tetap menunjukkan kinerja terbaik dan menjaga etos kerja. Menurutnya, status menuju PPPK justru menuntut tanggung jawab dan profesionalitas yang lebih tinggi.
“Mereka tetap akan dilantik menjadi PPPK, sehingga semangat kerja tidak boleh menurun. Ke depan, tuntutan profesionalitas akan semakin besar,” ujarnya.
Andi juga mengungkapkan bahwa jumlah peserta seleksi PPPK Tahap II di Kaltara mencapai hampir 300 orang. Nantinya, peserta tersebut akan diklasifikasikan menjadi PPPK Tahap II penuh waktu dan PPPK paruh waktu berdasarkan hasil penilaian kompetensi.
Penentuan kualifikasi PPPK sepenuhnya mengacu pada hasil seleksi yang telah diserahkan ke BKN RI. Pemerintah daerah saat ini tinggal menunggu penetapan hasil akhir sebelum melanjutkan ke tahapan pelantikan.
BKD Kaltara berharap seluruh peserta tetap menjaga integritas dan kesiapan kerja, seiring proses penetapan status kepegawaian yang terus berjalan. (*)
