WARTA, TANJUNG SELOR – Pangkalan LPG di Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan agar tidak menaikkan harga jual gas bersubsidi ukuran 3 kilogram secara sepihak. Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) harus melalui mekanisme pengusulan pemerintah daerah dan ditetapkan secara resmi oleh kepala daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara menyusul perhatian terhadap kenaikan harga LPG nonsubsidi kemasan 5,5 kilogram atau Bright Gas yang kini mencapai Rp155 ribu per tabung.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, Wulan, mengatakan hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pengajuan resmi dari pemerintah kabupaten/kota mengenai perubahan HET LPG 3 kg.
“Selama belum ada surat usulan dan SK resmi dari kepala daerah, pangkalan tidak diperbolehkan menaikkan harga LPG 3 kg,” tegas Wulan.
Ia menjelaskan, penetapan HET LPG 3 kg di Kaltara dilakukan secara berjenjang. Pemprov menetapkan patokan harga berdasarkan usulan masing-masing kabupaten/kota, kemudian pemerintah daerah merinci harga hingga tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya distribusi.
Untuk wilayah Bulungan, khususnya Tanjung Selor, HET LPG 3 kg saat ini berada di kisaran Rp26 ribu hingga Rp28 ribu per tabung.
“Untuk wilayah Bulungan, khususnya di Tanjung Selor, HET LPG 3 kg saat ini berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp28.000. Untuk rincian per kecamatan, itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan ongkos angkut yang berbeda,” jelasnya.
Wulan menambahkan, setiap usulan perubahan HET harus mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 24A serta memperhatikan perkembangan inflasi.
Dalam perhitungannya, komponen biaya yang dapat dipertimbangkan dibatasi pada ongkos pengangkutan LPG dari agen menuju pangkalan, baik melalui jalur darat maupun perairan.
Biaya operasional lain yang tidak berkaitan langsung dengan proses distribusi, seperti gaji dan seragam pegawai, tidak boleh dibebankan ke dalam harga jual LPG yang dibeli masyarakat.
“Kalau masalah ban atau baut kendaraan untuk ongkos angkut, itu boleh jadi pertimbangan. Tapi jangan sampai gaji atau seragam pegawai dibebankan ke harga gas yang dibeli masyarakat,” pungkasnya.
Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara mengingatkan seluruh pangkalan agar mematuhi ketentuan HET yang berlaku. Dengan demikian, penyaluran LPG bersubsidi tetap berjalan sesuai aturan dan masyarakat tidak terbebani kenaikan harga di luar ketentuan.




