WARTA, TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan memberikan sejumlah catatan penting atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bulungan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II, Senin (30/6/2025).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pertanggungjawaban tersebut mendapat perhatian dari berbagai fraksi di DPRD Bulungan, yang menyampaikan kritik, saran, hingga rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.
Menanggapi hal itu, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap seluruh masukan yang disampaikan legislatif. Ia menyebut kritik dan saran dari DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah.
“Kami menerima seluruh masukan dengan terbuka. Ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” ujar Syarwani.
Lebih lanjut, Syarwani mengungkapkan bahwa Pemkab Bulungan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bersama untuk terus memperbaiki tata kelola pembangunan serta penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Salah satu sorotan DPRD adalah kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di wilayah timur Bulungan dan pemenuhan air bersih bagi masyarakat.
Menanggapi hal ini, Bupati menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan Perumda Air Minum Danum Benuanta, termasuk menjamin distribusi air yang lebih lancar dan merata di seluruh wilayah pelayanan.
“Kami sepakat dengan pandangan DPRD. Tata kelola pelayanan air bersih akan terus ditingkatkan agar masyarakat mendapat kualitas layanan yang lebih baik,” pungkasnya.
