- Komisi II Akan Gelar RDP Terkait Izin Operasional yang Belum Lengkap
WARTA, TANJUNG SELOR – Keberadaan jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi yang terus tumbuh di Kabupaten Bulungan menuai perhatian serius dari DPRD Bulungan, khususnya Komisi II. Pasalnya, sejumlah gerai diketahui belum melengkapi dokumen perizinan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Anggota Komisi II DPRD Bulungan, Sunaryo, menyampaikan keprihatinannya atas lemahnya transparansi dalam pengurusan izin operasional dua jaringan ritel besar tersebut. Menurutnya, aktivitas bisnis yang telah berjalan seharusnya didukung oleh legalitas yang sesuai aturan daerah.
“Kami bukan menolak investasi, tapi semua pelaku usaha wajib patuh pada regulasi. Ini demi tertib administrasi dan keadilan bagi pelaku usaha lain, termasuk UMKM lokal yang sudah lebih dulu taat aturan,” tegas Sunaryo, Jumat (16/5).
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar izin dari gerai-gerai yang ada telah disampaikan, namun ada juga yang masih dalam proses, terutama dari wilayah Kecamatan Sekatak.
Kondisi ini, menurut DPRD, berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di kalangan pelaku usaha kecil yang merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, legalitas yang jelas menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap investor.
Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Bulungan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak manajemen Indomaret dan Alfamidi, serta instansi teknis terkait. RDP ini bertujuan untuk mengklarifikasi status perizinan dan mencari solusi atas kendala administratif yang mungkin terjadi.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan langsung dari pihak perusahaan. Apakah memang belum mengajukan izin, atau ada proses yang belum rampung. Ini penting agar tidak ada celah pelanggaran dan semua berjalan sesuai koridor hukum,” ujar Sunaryo.
DPRD Bulungan berharap, melalui langkah ini, tata kelola usaha ritel di Bulungan dapat berlangsung secara adil, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara sehat dan berkelanjutan.
