WARTA, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan kunjungan penting ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Senin (21/4/2025). Pertemuan berlangsung di Gedung Radius Prawiro, lantai 9, Kemenkeu RI, Jakarta Pusat.
Agenda ini merupakan bagian dari konsultasi Pemerintah Provinsi Kaltara terkait penyesuaian dan efisiensi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur rincian alokasi TKD menurut wilayah provinsi/kabupaten/kota sebagai bagian dari strategi efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Gubernur Zainal menegaskan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan Kaltara. Ia menyoroti proyek strategis pembangunan akses jalan dan jembatan di kawasan perbatasan yang membentang sepanjang 995,86 km jalan dan 92 unit jembatan (3.070 meter), dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 34,5 triliun.
“Ini selaras dengan fokus dan lokus pembangunan perbatasan dalam Astacita RT RPJMN 2025–2029 serta Draft Renstra Kementerian PUPR 2025–2029 yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto,” jelas Gubernur Zainal.
Ia juga menekankan bahwa konektivitas wilayah perbatasan Kaltara dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat krusial. Proyek ini tidak hanya membuka akses pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan, tetapi juga memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pembangunan ini adalah upaya strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar dan memastikan bahwa masyarakat perbatasan tidak tertinggal,” tambahnya.
Turut hadir mendampingi Gubernur dan Wagub dalam pertemuan tersebut, antara lain:
-
Asisten Administrasi Umum, Pollymart Sijabat, S.KM., M.AP.
-
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut.
-
Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Ir. Helmi
ADVERTISEMENT -
Kepala Bidang Anggaran dan BAK BKAD Kaltara, Nurdin, S.E.
-
Kasubbid Anggaran BTL dan Pembiayaan pada BKAD Kaltara, Fauzan Adhie, S.E.
Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, Provinsi Kaltara berharap dapat merealisasikan pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian penting dalam agenda nasional menuju Indonesia yang lebih inklusif dan merata.
