WARTA, YOGYAKARTA – Dalam upaya menyusun regulasi yang tepat dan berpihak kepada masyarakat, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 16 April 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari studi komparatif terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang tengah digodok oleh DPRD Kaltara.
Dipimpin oleh Ketua Pansus IV, Ruman Tumbo, rombongan turut diikuti oleh para anggota Pansus, yakni Dino Andrian, Siti Laela, Vamelia Ibrahim, Rahman, dan Listiani. Dinas Sosial Provinsi Kaltara juga turut ambil bagian melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Arminsyah, bersama dua staf dari Sekretariat DPRD Kaltara.
“Kami datang ke Dinas Sosial DIY untuk melakukan studi perbandingan sebagai bahan penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang tengah kami bahas,” jelas Ruman Tumbo.
Rombongan DPRD Kaltara disambut langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos DIY, Sigit Alifianto, yang membuka pertemuan dengan pemaparan profil lembaganya. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi yang berlangsung aktif dan interaktif.
Diskusi mendalam mencakup sejumlah topik penting, mulai dari implementasi program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), layanan untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), hingga peran pemerintah kabupaten/kota dalam menindaklanjuti layanan pasca terminasi.
Tak hanya itu, berbagai isu strategis lainnya turut dibahas, seperti:
-
Pengawasan terhadap pengumpulan dana sosial oleh lembaga non-pemerintah,
-
Strategi penanganan perilaku menyimpang dan penyakit masyarakat,
-
Penganggaran untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN). “Kami berharap, melalui kunjungan ini dapat tercipta pertukaran pengetahuan dan terbaik yang bisa memperkaya proses perumusan kebijakan di Kaltara,” ungkap Sigit Alifianto.
ADVERTISEMENT
Pansus IV DPRD Kaltara pun optimistis bahwa hasil dari kunjungan ini akan menjadi referensi berharga dalam memperkuat substansi Ranperda agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dan mampu menciptakan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh wilayah Kaltara.
