spot_img
More
    spot_img

    Perda Perkebunan Berkelanjutan Disepakati, DPRD Kaltara Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat

    WARTA, TANJUNG SELOR – Perlindungan hak masyarakat dan pencegahan konflik lahan menjadi perhatian utama dalam penyusunan regulasi pembangunan perkebunan di Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini ditegaskan DPRD Kaltara setelah bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

    Persetujuan bersama tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara pada Senin (9/11/2026). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan agar pengembangan sektor perkebunan dapat berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, mengatakan aktivitas investasi perkebunan harus memperhatikan hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja tidak boleh mengesampingkan kepentingan warga maupun masyarakat hukum adat.

    Dalam pembahasan Ranperda, Pasal 7 hingga Pasal 12 secara khusus mengatur penggunaan lahan, penghormatan terhadap budaya dan hak masyarakat, serta mekanisme musyawarah terkait tanah ulayat.

    Pengambilan keputusan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat juga harus memperhatikan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

    “Kita mendukung investasi karena daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tetapi, investasi juga harus menghormati hak masyarakat. Jangan sampai pembangunan perkebunan justru menimbulkan persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Nasir melalui keterangan tertulis.

    Selain perlindungan hak atas lahan, DPRD turut memberi perhatian pada mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.

    Hal tersebut tertuang dalam Pasal 67 hingga Pasal 70 yang mengatur penanganan perselisihan melalui koordinasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing pihak.

    Nasir berharap ketentuan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis. Ia menilai penyelesaian persoalan sejak dini jauh lebih penting agar konflik tidak berkembang menjadi permasalahan sosial berkepanjangan.

    Baca Juga:  Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sertijab Danrem 092/Maharajalila, Apresiasi Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

    “Yang kita inginkan adalah pembangunan perkebunan yang membawa ketenteraman dan kesejahteraan, bukan melahirkan konflik berkepanjangan. Karena itu, pencegahan persoalan harus dikedepankan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap ketentuan hukum,” tegasnya.

    Ranperda yang dibahas Pansus II tersebut terdiri atas 17 bab dan 89 pasal. Materi pengaturannya mencakup penggunaan lahan, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian konflik perkebunan, pola kemitraan, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), hingga perlindungan lingkungan.

    Setelah disetujui bersama DPRD dan Pemprov Kaltara, Ranperda tersebut masih harus menjalani evaluasi dan memperoleh nomor register dari Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, regulasi akan ditetapkan oleh gubernur dan diundangkan agar resmi berlaku sebagai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

    Melalui aturan ini, pembangunan perkebunan di Kaltara diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan produksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mencegah munculnya konflik agraria di kemudian hari.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU