spot_img
More
    spot_img

    Sekitar 30 Kendaraan Dinas OPD Kaltara Diusulkan Dihapus dan Dilelang

    WARTA, TANJUNG SELOR – Penataan barang milik daerah terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kali ini, sekitar 30 unit kendaraan dinas milik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk dalam usulan penghapusan aset yang selanjutnya dapat diproses untuk dilelang.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menertibkan administrasi dan memastikan aset pemerintah daerah dikelola sesuai ketentuan. Kendaraan yang diusulkan umumnya sudah mengalami kerusakan berat atau masa manfaatnya dinilai telah berakhir.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Datu Iqro, menjelaskan bahwa proses penghapusan kendaraan dinas tidak dilakukan secara langsung. Setiap usulan terlebih dahulu melalui inventarisasi dan pemeriksaan berdasarkan kondisi aset.

    Pengelolaannya dilakukan secara berkala melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dengan mempertimbangkan usulan dari masing-masing OPD.

    “Usulan penghapusan aset dilakukan apabila kondisi fisik kendaraan sudah memenuhi kriteria rusak berat atau sisa nilai manfaatnya sudah habis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, nilai kendaraan yang masuk dalam daftar penghapusan dan pelelangan tidak selalu sama setiap tahun. Besarannya ditentukan berdasarkan hasil pendataan fisik, tahun perolehan kendaraan, serta penilaian atau appraisal dari instansi yang berwenang.

    Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan setiap aset yang sudah tidak layak digunakan ditangani melalui prosedur administrasi yang tepat.

    Penertiban ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah. Kendaraan yang sudah tidak produktif diharapkan tidak terus membebani pemeliharaan dan pencatatan aset pemerintah.

    Bapenda Kaltara menilai pengelolaan aset yang tertib perlu berjalan beriringan dengan optimalisasi sumber penerimaan daerah. Dengan demikian, pengawasan terhadap aset pemerintah maupun penguatan sektor pendapatan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

    Baca Juga:  Kaltara Apresiasi Penyelenggaraan STQH Nasional XXVIII di Kendari

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU