WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memacu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal wilayah.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memprioritaskan penggunaan vendor dan produk lokal pada setiap pelaksanaan proyek strategis daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Datu Iqro, menegaskan bahwa kebijakan ini memegang peranan krusial dalam memutar roda perekonomian masyarakat sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.
“Kami fokus mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang ada. Melalui pelibatan vendor dan produk lokal dalam proyek-properti strategis, perputaran uang akan tetap berada di daerah. ” ujarnya.
Hal ini berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi warga dan secara otomatis mendongkrak penerimaan PAD Kaltara.
Langkah Kaltara ini sejalan dengan tren positif optimalisasi PAD yang juga dilakukan oleh pelbagai daerah lain di Indonesia.
“Kota Batam, misalnya, mencatatkan realisasi PAD mencapai Rp2,58 triliun berkat konsistensi pemerintah setempat dalam menggarap potensi ekonomi daerah.,” terangnya.
Sementara itu, Kabupaten Gianyar menaikkan target PAD sebesar Rp33,6 miliar pada Rancangan Perubahan APBD 2026. Di sisi lain, Kabupaten Lembata terus memacu kinerja.
“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggali sumber pendapatan baru guna mengejar realisasi PAD yang baru menyentuh angka 49,77 persen.,” pungkasnya.
Datu Iqro menambahkan, Bapenda Kaltara akan terus berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait agar sinergi antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan penerimaan daerah dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.
