Pesan tersebut disampaikan Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (31/8) pagi.
Sanusi mengatakan, keterbatasan fiskal tidak hanya dirasakan Kaltara, tetapi juga menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan kebutuhan prioritas.
“Kondisi keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas. Karena itu, dalam melaksanakan perjalanan dinas, perlu dipertimbangkan bagaimana agar kegiatannya benar-benar efektif dan efisien,” kata Sanusi.
Perjalanan Dinas Wajib Dilengkapi Dokumentasi
Selain mengingatkan efisiensi, Sanusi menegaskan adanya ketentuan baru terkait administrasi perjalanan dinas. Mulai 1 September, setiap perjalanan dinas wajib dilengkapi dokumentasi yang dapat menunjukkan informasi tempat atau lokasi pengambilan dokumentasi.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dokumentasinya harus bisa menjelaskan tempat atau posisi saat dokumentasi diambil sebagai bahan SPJ. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Sanusi meminta seluruh pegawai mematuhi ketentuan tersebut agar administrasi perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
ASN Diminta Ikut Dongkrak PAD
Di tengah keterbatasan keuangan daerah, Sanusi juga mengajak ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltara turut berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Pegawai yang pajak kendaraannya telah jatuh tempo diminta segera melakukan pembayaran.
Sementara itu, bagi pegawai yang masih menggunakan kendaraan dengan nomor polisi dari luar Kaltara, Sanusi mengimbau agar segera melakukan mutasi kendaraan sehingga menggunakan pelat nomor KU.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung agar pendapatan daerah bisa lebih baik,” ujarnya.
IKD Dipercepat, Data Bansos Jadi Perhatian
Sanusi juga meminta seluruh ASN mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara apabila masih terdapat pegawai yang belum mengaktifkan IKD.
Menurutnya, pemutakhiran data kependudukan penting untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos), sekaligus memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menyoroti masih adanya data yang menunjukkan seseorang telah berstatus ASN, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Nanti kami akan jemput bola untuk membantu mengaktifkan IKD di HP rekan-rekan sekalian,” ujarnya.
Kabut Asap, ASN Diminta Jaga Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, Sanusi turut mengingatkan ASN mengenai kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kaltara.
Ia meminta pegawai menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila kondisi mengharuskan.
“Saya mengingatkan rekan-rekan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Kalau memang diperlukan, gunakan masker,” katanya.
Disiplin ASN Kembali Disorot
Tak hanya soal anggaran dan kesehatan, Sanusi juga kembali menekankan pentingnya disiplin ASN, termasuk dalam penggunaan pakaian dinas dan kehadiran saat apel pagi.
Ia meminta pegawai yang mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna cokelat khaki mengikuti ketentuan berpakaian, termasuk memasukkan baju ke dalam.
Sanusi juga menyoroti masih adanya pegawai yang tidak mengikuti apel dengan tertib, seperti memilih duduk di bagian belakang maupun berada di pinggir jalan saat apel berlangsung.
Menurutnya, disiplin harus menjadi bagian dari tanggung jawab ASN sekaligus menjadi contoh bagi ASN di tingkat kabupaten/kota dan masyarakat.
“Saya minta kita semua menjaga harga diri sebagai ASN dan menghargai seragam yang kita pakai. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menggunakan pakaian ini,” pungkasnya.
