WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kesiapan menghadapi penilaian nasional pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara dipercaya menjadi unit kerja yang mewakili Pemprov Kaltara dalam proses penilaian tersebut.
Persiapan kembali dimatangkan melalui Simulasi Paparan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerjayang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Rabu (19/8).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari simulasi wawancara Zona Integritas yang telah dilakukan pada 10 Agustus 2026.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H., yang memimpin evaluasi, mengapresiasi kesiapan tim Disnakertrans dalam mempresentasikan berbagai capaian pembangunan Zona Integritas.
Menurut Gozali, materi yang dipaparkan telah diperkuat dengan data dan dokumen pendukung yang jelas. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Disnakertrans sebelum menghadapi penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Paparan yang disampaikan sudah sangat baik dan berbasis data. Mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini menjadi yang terbaik untuk Kaltara,” ujar Gozali.
Kekompakan Tim Jadi Kunci
Selain kelengkapan data dan dokumen, Gozali menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghadapi proses penilaian.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui dokumen administrasi. Seluruh anggota tim harus memahami program yang dijalankan dan mampu menunjukkan implementasinya secara konsisten.
Karena itu, ia meminta kekompakan tim Disnakertrans yang telah terbangun selama proses persiapan terus dipertahankan hingga tahapan penilaian nasional.
“Teman-teman Disnakertrans sudah sangat kompak. Kekompakan ini harus terus dijaga saat mengikuti proses penilaian,” katanya.
Bukan Sekadar Mengejar Predikat
Pemprov Kaltara berharap pembangunan Zona Integritas memberikan dampak yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Predikat WBK maupun WBBM bukan menjadi tujuan akhir, melainkan bagian dari proses membangun birokrasi yang berintegritas, transparan, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.
Melalui kesiapan Disnakertrans sebagai perwakilan Kaltara, pemerintah daerah berharap semangat pembangunan Zona Integritas dapat terus berkembang di seluruh perangkat daerah.
Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan penilaian, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
