WARTA, TANJUNG SELOR – Di balik lahirnya regulasi dan produk hukum pemerintah daerah, terdapat pekerjaan teknis yang membutuhkan ketelitian, kompetensi, serta kinerja aparatur yang terukur.
Karena itu, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong peningkatan kapasitas pejabat fungsional. Salah satunya melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan menggandeng Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan administrasi kepegawaian. Lebih jauh, pemahaman terhadap sistem kinerja diharapkan dapat memperkuat profesionalisme aparatur yang berperan dalam mendukung penyusunan produk hukum dan regulasi di lingkungan Pemprov Kaltara.
Kasubag Tata Usaha Biro Hukum, Hasriani, mengatakan keberadaan pejabat fungsional memiliki posisi penting dalam mendukung tugas dan fungsi Biro Hukum.
“Jabatan fungsional ini sangat penting,” ujarnya.
Menurutnya, pejabat fungsional dituntut terus meningkatkan kompetensi. Namun, peningkatan profesionalisme tersebut juga harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kewajiban administrasi, termasuk penyusunan sasaran kinerja.
Kinerja Harus Terukur
Dalam kegiatan tersebut, BKD memberikan pendampingan terkait penerapan PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
Salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana pejabat fungsional menyusun SKP, menginput bukti dukung, serta mengelola capaian pekerjaan melalui E-Kinerja BKN.
Sistem tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan kinerja yang lebih terukur, transparan dan akuntabel.
Bagi Biro Hukum, sistem kinerja yang tertata menjadi penting karena tugas pejabat fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan ketelitian, termasuk dalam mendukung lahirnya produk hukum serta regulasi pemerintah daerah.
Dengan dokumentasi kinerja yang lebih baik, setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terlihat secara jelas, mulai dari target hingga capaian yang dihasilkan.
Bangun Budaya Kerja Berorientasi Hasil
Biro Hukum juga ingin menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada kualitas hasil.
Para pejabat fungsional diharapkan memahami bahwa capaian kinerja harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
Hasriani berharap sinergi dengan BKD dapat membantu menciptakan pengelolaan kinerja yang semakin tertib sekaligus mendorong aparatur bekerja lebih profesional.
“Harapan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Biro Hukum, mendorong tertib administrasi jabatan fungsional, serta memperkuat budaya kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Pada akhirnya, peningkatan kualitas aparatur diharapkan berkontribusi terhadap kualitas kerja Biro Hukum secara keseluruhan. Semakin profesional pejabat fungsional, semakin kuat pula dukungan terhadap lahirnya regulasi dan produk hukum yang berkualitas bagi pembangunan Kaltara.
