WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat transformasi digital di sektor transportasi laut melalui perluasan penerapan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pelabuhan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih cepat, aman, transparan, dan efisien bagi masyarakat.
Penerapan pembayaran digital di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung Nunukan merupakan bagian dari program DigiPort yang dikembangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara sejak 2025 untuk mendukung modernisasi layanan kepelabuhanan, khususnya di wilayah perbatasan.
Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Dishub Kaltara, Masahara, mengatakan seluruh pembayaran jasa kepelabuhanan kini dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan QRIS maupun transfer antarbank.
“Pembayaran digital membuat transaksi lebih cepat, mengurangi antrean, meningkatkan transparansi penerimaan daerah, serta lebih aman karena masyarakat tidak perlu membawa uang tunai,” ujarnya.
Selain pembayaran retribusi pelabuhan, sistem digital juga mulai diterapkan untuk pembelian tiket speedboat reguler rute Nunukan–Sebatik melalui agen resmi di kawasan pelabuhan.
Menurut Masahara, digitalisasi pelayanan merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah berbasis elektronik.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Reza Hidayat, menilai pelabuhan menjadi lokasi yang sangat strategis dalam percepatan digitalisasi karena transportasi laut masih menjadi moda utama mobilitas masyarakat di Kalimantan Utara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah perjalanan speedboat di Kaltara mencapai sekitar 759 ribu perjalanan dalam setahun, melampaui jumlah penduduk provinsi yang berkisar 700 ribu jiwa.
“Hampir seluruh masyarakat menggunakan transportasi laut. Karena itu pelabuhan menjadi titik strategis untuk mempercepat transformasi digital,” katanya.
Reza menjelaskan, ke depan digitalisasi tidak hanya diterapkan pada pembayaran tiket penumpang, tetapi juga akan diperluas untuk transaksi pelaku UMKM di kawasan pelabuhan hingga pembayaran bahan bakar minyak (BBM) bagi operator speedboat.
Bank Indonesia menargetkan seluruh pelabuhan di Kalimantan Utara dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Jika target tersebut tercapai, Kaltara berpeluang menjadi provinsi pertama di Pulau Kalimantan yang menerapkan digitalisasi pembayaran di seluruh pelabuhan.
“Transaksi akan menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal bagi masyarakat,” tegas Reza.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Nunukan menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan QRIS dalam pelayanan publik.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Nunukan, Muhammad Amin, mengatakan digitalisasi pembayaran merupakan bagian dari modernisasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan transparansi sekaligus memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat.
“Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi laut, sekaligus mendukung transformasi digital di daerah,” pungkasnya.
