WARTA, TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga memasuki semester pertama Tahun Anggaran 2026 tercatat mencapai 30,54 persen. Pemerintah Provinsi melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih merata sepanjang tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menjelaskan capaian tersebut masih didominasi oleh belanja operasional, terutama belanja pegawai dan belanja barang serta jasa. Menurutnya, kondisi ini merupakan pola yang lazim terjadi pada setiap awal tahun anggaran.
“Pada semester pertama, belanja yang paling cepat terealisasi memang belanja rutin seperti gaji pegawai dan kebutuhan operasional perangkat daerah. Sementara belanja pembangunan masih mengikuti progres pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, realisasi belanja modal belum mengalami peningkatan signifikan karena sebagian besar proyek fisik masih berada pada tahap pelaksanaan. Pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pekerjaan, sehingga pencairannya umumnya meningkat pada paruh kedua tahun anggaran.
“Belanja modal biasanya mulai meningkat ketika progres pekerjaan sudah berjalan. Karena pembayaran dilakukan berdasarkan capaian pekerjaan, maka realisasinya cenderung lebih besar menjelang akhir tahun,” jelas Nurdin.
Meski demikian, BKAD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan realisasi anggaran di setiap perangkat daerah. Monitoring dilakukan secara berkala agar target serapan anggaran pada setiap triwulan dapat tercapai dan tidak terjadi penumpukan belanja pada penghujung tahun.
Menurut Nurdin, percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD.
“Kami terus mengingatkan seluruh OPD agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak menunggu akhir tahun. Harapannya, serapan anggaran dapat bergerak sejak awal sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih optimal,” katanya.
BKAD berharap percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek di lapangan dapat mendorong peningkatan realisasi belanja modal pada semester kedua. Dengan demikian, target penyerapan APBD 2026 dapat tercapai sesuai rencana, sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Kalimantan Utara.
