WARTA, TANJUNG SELOR – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menunjukkan hasil nyata. Selain tetap menjaga kualitas pelayanan publik, kebijakan tersebut terbukti mampu menekan berbagai biaya operasional perkantoran secara signifikan.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (Kasda) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, mengatakan indikator keberhasilan efisiensi dapat dilihat dari menurunnya pengeluaran rutin pemerintah, terutama untuk pembayaran listrik, air, dan kebutuhan operasional kantor lainnya.
“Untuk efisiensi, kami melihatnya dari penurunan pembayaran operasional kantor seperti listrik dan air. Langkah WFA berjalan efektif dengan tren penurunan pembayaran listrik, air, dan operasional kantor yang cukup signifikan,” ujar Indah.
Menurutnya, penghematan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut menjadi ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung berbagai kebutuhan prioritas daerah, terutama program-program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Upaya efisiensi ini menjadi bagian dari optimalisasi anggaran sehingga belanja-belanja prioritas daerah tetap dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, menegaskan bahwa pelaksanaan rapat secara daring merupakan bagian dari implementasi WFA di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Kebijakan ini tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal, terutama bagi perangkat daerah yang melayani masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Denny menjelaskan, penerapan WFA merupakan langkah adaptif yang relevan di tengah tuntutan efisiensi birokrasi dan dinamika global saat ini. Meski sebagian aktivitas dilakukan secara fleksibel, produktivitas ASN dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus membangun sistem manajemen ASN yang profesional, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Saat awal pelaksanaan kebijakan tersebut, Denny mengungkapkan bahwa WFA telah memberikan dampak positif terhadap penghematan belanja daerah. Dari evaluasi yang dilakukan, pengurangan penggunaan listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp230 juta.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi pola kerja di lingkungan pemerintahan tidak hanya meningkatkan fleksibilitas kerja ASN, tetapi juga memberikan manfaat nyata terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.(*)
