WARTA, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat budaya integritas dan pengendalian risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan dipercaya masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (11/5/2026).
Dalam sambutannya, Ingkong menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan sinergi kuat antarperangkat daerah untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengendalian risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab inspektorat atau aparat pengawasan internal, melainkan kewajiban seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah hingga jajaran pelaksana.
“Pengendalian risiko bukan hanya tugas inspektorat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pimpinan dan jajaran pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai kemampuan mendeteksi dan memetakan risiko sejak awal sangat penting agar hambatan pelaksanaan program dapat diantisipasi lebih cepat.
Wagub juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi pelayanan nyata bagi masyarakat. Karena itu, integritas ASN harus menjadi pondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sekaligus menindaklanjuti survei efektivitas pengendalian risiko integritas yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Bagi Ingkong, survei itu bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana budaya integritas diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Ini bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap penguatan integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pengabdian,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Denny Harianto, Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji, serta Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi Saut Parulian Bakkara beserta jajaran perangkat daerah lainnya.
