WARTA, TANJUNG SELOR – Panitia khusus (pansus) DPRD Kalimantan Utara yang akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengandalkan kajian dokumen, tetapi juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menyampaikan bahwa masa kerja pansus direncanakan berlangsung selama satu bulan, dengan agenda utama mencocokkan data laporan dengan kondisi riil di daerah.
“Tim akan turun langsung untuk memastikan apa yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, anggota pansus akan dibagi ke sejumlah wilayah di Kaltara, meliputi Malinau, Nunukan, Tarakan, Bulungan, serta Tana Tidung.
Djufrie menambahkan, keterlibatan perwakilan dari setiap fraksi dalam pansus diharapkan mampu memperkuat objektivitas dan independensi dalam proses verifikasi.
Tak hanya mengecek kesesuaian data, pansus juga akan menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah. Masukan tersebut dinilai penting agar evaluasi tidak semata berbasis laporan tertulis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
“Hasil pembahasan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.
Langkah verifikasi lapangan ini diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dan akurat, sekaligus memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
