WARTA, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Alimuddin, kembali menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang menekan ruang fiskal provinsi. Ia menilai kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan terjadinya pengurangan TKD belum mempertimbangkan posisi strategis Kaltara sebagai beranda terdepan Indonesia.
Alimuddin menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) serta perubahan formula transfer nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan di Kaltara yang memiliki beban geopolitik lebih besar dibanding daerah lain.
“Pemotongan ini terjadi saat Kaltara justru memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar. Penyesuaian DBH dan formula transfer baru langsung menggerus ruang fiskal kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara lain semestinya membuat pemerintah pusat memberikan perlakuan dan dukungan fiskal yang lebih proporsional. Kebutuhan keamanan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik di wilayah perbatasan disebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
Alimuddin juga meminta Pemprov Kaltara membeberkan secara terbuka komponen TKD yang dipotong, termasuk besaran pengurangan serta dampaknya terhadap program pembangunan. Transparansi dianggap penting agar masyarakat memahami kondisi fiskal daerah secara objektif.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah provinsi bersikap responsif dan mengambil langkah strategis agar pemotongan TKD tidak menghambat pelaksanaan program prioritas. Ia juga meminta Gubernur Kaltara melakukan komunikasi formal dengan pemerintah pusat, terutama terkait perhitungan DBH dan transfer lainnya.
Selain itu, ia mengusulkan adanya konsolidasi bersama provinsi se-Kalimantan untuk memperjuangkan advokasi fiskal secara kolektif.
“Harapan saya ruang fiskal Kaltara kembali stabil sehingga pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tutupnya.
