WARTA, NUNUKAN — Kepedulian warga Desa Persiapan Ujang Fatimah terhadap ancaman kebakaran akhirnya mendapat respon positif dari Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur.
Legislator dari Partai NasDem ini memastikan bahwa aspirasi warga mengenai pembangunan Pos Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Rencana tersebut akan memanfaatkan eks kantor desa di Jalan Sungai Fatimah RT 03, Kecamatan Nunukan, yang dinilai strategis karena berada di kawasan padat penduduk dan rawan kebakaran.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan menyepakati eks kantor desa akan difungsikan sebagai Pos Damkar Ujang Fatimah. Sementara kantor desa akan dipindahkan ke kawasan Objek Wisata Mangrove RT 04,” ujar Mansur.
Ia menambahkan, DPRD Nunukan akan mengawal rencana ini melalui pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2026, termasuk penganggaran renovasi bangunan dan pengadaan dua unit kendaraan pemadam kebakaran.
“Kebutuhan lain seperti sarana pendukung dan perlengkapan personel juga akan kita dorong masuk dalam pokir DPRD Nunukan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Wahyudin Kawariyin, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, keberadaan Pos Damkar di Sei Fatimah sangat mendesak karena jarak ke pos terdekat cukup jauh dan wilayah tersebut merupakan permukiman padat dengan tingkat risiko tinggi.
<!–nextpage–!>“Kami mendukung penuh aspirasi masyarakat ini. Asalkan lahannya dihibahkan ke Dinas Aset untuk penerbitan SK, maka tinggal dukungan DPRD dalam hal pendanaan. Insyaallah siap kami realisasikan,” jelas Wahyudin.
Ia juga menegaskan bahwa Dinas Damkar telah menyiapkan rencana jangka panjang, termasuk penambahan tenaga outsourcing dan kelengkapan sarana prasarana pendukung operasional pos baru tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Desa Persiapan Ujang Fatimah, Muhammad Rivai, menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan Dinas Pemadam Kebakaran atas respon cepat terhadap aspirasi warga.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Mansur dan jajaran DPRD yang telah menindaklanjuti usulan warga. Dengan adanya Pos Damkar di wilayah kami, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman kebakaran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihak desa siap mendukung penuh pembangunan tersebut, termasuk dalam penyediaan lahan dan koordinasi masyarakat.
Menurut Rivai, rencana pembangunan Pos Damkar ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah desa, DPRD, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana.
“Kami akan menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong menyiapkan segala keperluan pembangunan. Harapan kami, tahun depan Pos Damkar ini benar-benar dapat terwujud,” tutupnya.
