WARTA, TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus mempercepat penataan dan pengamanan aset daerah. Salah satu yang menjadi prioritas adalah legalitas lahan Pusat Pemerintahan (Puspem) seluas 404,42 hektare.
Proses sertifikasi lahan tersebut kini memasuki tahapan penting. Pengukuran telah dilakukan pada awal Agustus dengan dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Tana Tidung, Irafik, mengatakan proses pengukuran berjalan lancar.
“Alhamdulillah, respons teman-teman BPN cepat. Pada awal Agustus kami sudah melakukan kegiatan pengukuran seluas 404,42 hektare,” ujar Irafik, Selasa (25/8).
Untuk mendukung tertib administrasi dan penataan aset, lahan Puspem tidak diterbitkan dalam satu sertifikat. Kawasan tersebut dibagi menjadi 25 bidang tanah, terdiri atas 13 bidang lahan pusat pemerintahan dan 12 bidang untuk infrastruktur jalan.
“Totalnya ada 25 bidang. Terdiri dari 13 bidang lahan Puspem dan 12 bidang jalan,” jelasnya.
Irafik menuturkan, permohonan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah diajukan dan diserahkan kepada BPN untuk diproses lebih lanjut.
“Permohonannya sudah kami serahkan. Sekarang tinggal proses di BPN untuk mengeluarkan hak dan sertifikatnya,” ungkapnya.
Pemerintah daerah menargetkan proses tersebut dapat rampung pada Agustus dan selanjutnya diserahterimakan kepada Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali.
Menurut Irafik, seluruh tahapan yang telah dilalui berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemkab Tana Tidung berharap sertifikasi segera tuntas sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan aset daerah.
Sertifikasi lahan Puspem seluas 404,42 hektare tersebut tidak hanya menjadi bukti legalitas kepemilikan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi penataan dan pengembangan kawasan pusat pemerintahan Tana Tidung secara lebih tertib dan terarah di masa mendatang. (*)
