WARTA, TANJUNG SELOR – Ancaman kebocoran data dan serangan siber yang semakin kompleks mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperkuat sistem perlindungan informasi. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), pemerintah mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan digital.
Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dan data pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi perhatian seluruh pihak.
Menurutnya, setiap indikasi kebocoran data harus ditangani secara cepat, serius, dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Kita harus serius dan memberikan perhatian penuh terhadap setiap indikasi kebocoran data. Perlindungan data, khususnya data ASN dan masyarakat Kaltara, adalah prioritas utama keamanan siber dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegas Iskandar.
Sebagai langkah mitigasi, DKISP Kaltara telah menyurati organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak agar mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Penanganan Insiden dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan secara intensif bersama Tim Penanganan Insiden BSSN RI dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di lingkungan OPD untuk memperkuat respons terhadap potensi ancaman siber.
Melalui koordinasi tersebut, DKISP menerbitkan berbagai instruksi keamanan siber kepada seluruh ASN sebagai upaya meningkatkan security awareness atau kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan informasi di lingkungan kerja.
Iskandar menjelaskan, salah satu langkah sederhana namun efektif adalah memperkuat keamanan akun digital. Seluruh pengguna sistem elektronik di lingkungan Pemprov Kaltara diminta segera mengganti kata sandi dengan kombinasi yang lebih kuat.
Password yang disarankan minimal terdiri atas 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar lebih sulit ditembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tak hanya bagi ASN, DKISP Kaltara juga mengimbau masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus kejahatan siber yang marak terjadi, mulai dari tautan palsu (phishing), aplikasi ilegal, hingga pencurian data pribadi.
Masyarakat diingatkan untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan, mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi, maupun membagikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
“Masyarakat agar lebih berhati-hati. Ganti password secara berkala, gunakan password yang kuat minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika tersedia fitur Multi-Factor Authentication (MFA), segera aktifkan untuk menambah keamanan akun,” pungkas Iskandar.
Melalui penguatan koordinasi bersama BSSN, peningkatan kapasitas ASN, serta edukasi kepada masyarakat, Pemprov Kaltara berharap budaya keamanan digital dapat semakin kuat sehingga mampu melindungi data dan sistem pemerintahan dari berbagai ancaman siber yang terus berkembang.
