WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan akan terus memperjuangkan keberlanjutan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara kini mulai mendorong pemerintah pusat agar alokasi BPBL untuk Kaltara pada tahun depan dapat ditingkatkan.
Kepala Dinas ESDM Kaltara Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagalistrikan Abdul Muis mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan pemasangan listrik masih cukup besar.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat program tersebut belum dapat sepenuhnya dibiayai melalui anggaran daerah.
Karena itu, Pemprov Kaltara memilih memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memperbesar dukungan melalui anggaran pemerintah pusat.
“Kuotanya berbeda setiap tahun tergantung anggaran pemerintah pusat. Namun kami terus melobi karena kebutuhan masyarakat di Kalimantan Utara masih cukup besar,” ujar Abdul Muis.
Ia mengatakan, selama ini Kaltara mendapat perhatian cukup baik dalam alokasi BPBL. Namun dengan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi, pihaknya berharap jumlah penerima bantuan dapat terus ditingkatkan.
“Alhamdulillah, selama ini Kaltara mendapat perhatian yang cukup baik,” katanya.
Program BPBL dinilai sangat penting karena membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses listrik tanpa harus menanggung biaya pemasangan sambungan baru.
Untuk tahun ini, sekitar 2.000 sambungan rumah mulai direalisasikan secara bertahap di sejumlah wilayah Kaltara.
Pemprov Kaltara juga terus memantau pelaksanaan program di lapangan. Sejumlah kendala teknis masih ditemukan, termasuk persoalan lahan di Kabupaten Tana Tidung, namun pemerintah memastikan berbagai persoalan tersebut terus diupayakan penyelesaiannya.
Abdul Muis menegaskan, upaya memperbesar kuota BPBL akan terus dilakukan agar semakin banyak rumah tangga yang dapat menikmati akses listrik.
Menurutnya, listrik bukan lagi sekadar fasilitas penunjang, tetapi kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pendidikan, kesehatan, aktivitas rumah tangga hingga kegiatan ekonomi.
“Kami terus berupaya agar tahun depan bantuan listrik gratis tetap berjalan dan kuotanya bisa lebih besar,” ujarnya.
Dengan dukungan anggaran pusat yang lebih besar, Pemprov Kaltara berharap cakupan penerima BPBL di lima kabupaten dan kota dapat diperluas sehingga masyarakat yang selama ini belum memiliki sambungan listrik dapat segera menikmati layanan listrik secara layak.
