WARTA, TANJUNG SELOR — Keterbatasan fiskal daerah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mencari strategi baru agar agenda pembangunan tetap berjalan. Salah satunya dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lebih agresif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menilai OPD tidak bisa lagi hanya menunggu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap perangkat daerah harus mampu membaca peluang program kementerian dan lembaga yang dapat disinergikan dengan kebutuhan pembangunan di Kaltara.
“APBD kita terbatas, tapi ruang gerak kita tidak harus terbatas. Kita harus bisa berinovasi, berkreasi,” kata Denny.
Menurutnya, sejumlah agenda pembangunan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jika seluruh pembiayaan hanya mengandalkan APBD, ruang fiskal daerah akan semakin terbatas. Karena itu, program yang memiliki kesesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat perlu dikomunikasikan sejak awal agar berpeluang memperoleh dukungan pendanaan.
Denny pun mendorong OPD memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga di tingkat pusat. Langkah tersebut penting untuk membuka peluang kolaborasi sekaligus memastikan program daerah dapat masuk dalam skema dukungan pemerintah pusat.
“Pembiayaan tidak perlu semua pakai APBD. Kita bisa jalan. Yang penting semuanya kembali ke Kaltara,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya mencari sumber pembiayaan alternatif menjadi semakin relevan dalam menghadapi penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Kondisi fiskal yang terbatas menuntut setiap OPD lebih selektif dalam menentukan program sekaligus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaannya.
Namun, Denny mengingatkan agar upaya memperoleh anggaran tidak berhenti pada penyusunan proposal. Setiap program yang diajukan harus memiliki sasaran, target, dan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dengan demikian, orientasi perangkat daerah tidak hanya berkutat pada seberapa besar anggaran yang dapat diserap, tetapi juga pada hasil yang dihasilkan dari setiap program.
“Yang penting bagaimana kita bisa bergerak dan pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.
Pemprov Kaltara berharap pola kerja tersebut dapat memperluas ruang fiskal pembangunan. Dengan memadukan kemampuan APBD dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, berbagai program prioritas di daerah diharapkan tetap dapat berjalan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
(*)
