WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi masyarakat terkait persoalan wilayah dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Tujung, Kabupaten Nunukan.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan kepala desa dari 10 desa bersama tim advokasi kepada Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam audiensi di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/8).
Pertemuan berlangsung sebagai ruang komunikasi untuk menyampaikan berbagai pandangan sekaligus mencari langkah penyelesaian yang tepat, sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing pemerintahan.
Dalam audiensi, perwakilan 10 desa menyampaikan sejumlah persoalan terkait penetapan MHA Desa Tujung yang dinilai berkaitan dengan wilayah administrasi desa-desa di sekitarnya. Mereka berharap persoalan tersebut dapat dikaji secara menyeluruh agar penyelesaiannya tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Gubernur Zainal mengapresiasi langkah para kepala desa dan tim advokasi yang memilih menyampaikan aspirasi melalui jalur dialog. Menurutnya, komunikasi terbuka menjadi bagian penting dalam mencari solusi sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Pemerintah provinsi akan membantu dan mendampingi sesuai kewenangan. Yang paling penting, kita mencari solusi bersama dan menjaga agar persoalan ini tidak berkembang menjadi pertikaian di lapangan,” kata Zainal.
Terkait batas wilayah, Zainal menjelaskan bahwa penyelesaiannya harus mengikuti kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk batas antar desa maupun antar kecamatan yang berada dalam satu kabupaten, kewenangan berada pada pemerintah kabupaten.
Sementara persoalan yang berkaitan dengan batas antarwilayah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Zainal juga memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah mengarahkan masyarakat agar tetap tenang selama proses penyelesaian berlangsung.
“Terima kasih kepada para kepala desa yang sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap tenang. Jangan sampai ada pertikaian, karena yang rugi nantinya adalah masyarakat sendiri,” ujarnya.
Menurut gubernur, persoalan yang menyangkut batas wilayah dan kepentingan masyarakat membutuhkan komunikasi serta koordinasi lintas pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan dalam audiensi akan menjadi bahan masukan bagi Pemprov Kaltara untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Selain melalui pemerintah, Zainal juga mendorong masyarakat dan para kepala desa memanfaatkan jalur legislatif dengan menyampaikan aspirasi kepada DPRD.
“Silakan juga disampaikan kepada DPRD, karena di sana ada perwakilan masyarakat. Kita semua tentu ingin persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ketua Tim Advokasi 10 desa, Paltison, berharap persoalan MHA Desa Tujung dapat dikaji kembali secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dari desa-desa yang terdampak.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. Yang terpenting, jangan sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” kata Paltison.
Sepuluh desa yang menyampaikan aspirasi tersebut berasal dari tiga kecamatan. Dari Kecamatan Sebuku yakni Desa Kunyit, Tetaban, Melasu Baru, Bebanas dan Lulu. Kemudian dari Kecamatan Sembakung meliputi Desa Pagar, Labuk, Butas Bagu dan Lubok Buat. Sementara satu desa lainnya adalah Desa Katul di Kecamatan Sembakung Atulai.
Pemprov Kaltara berharap dialog dan koordinasi lintas pemerintahan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan secara bertahap, objektif dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga kondusivitas di Kabupaten Nunukan. (*)
