WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui penguatan pemahaman pelaku usaha mengenai pengelolaan lingkungan, termasuk kewajiban melakukan reklamasi dan revegetasi terhadap lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Bidang Lingkungan Hidup yang digelar di Aula Gedung Gabungan Dinas Lantai 1, Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Hairul Anwar, S.Hut., M.A.P., mewakili Gubernur Kaltara.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Saiful Bachry, mengatakan aspek lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan daerah. Menurutnya, investasi dan pertumbuhan ekonomi perlu dikawal agar memberikan manfaat jangka panjang sekaligus tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan.
“Pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,” ujar Saiful.
Ia menjelaskan, Biro Administrasi Pembangunan memiliki fungsi dalam mendukung koordinasi dan pengawalan pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, sinkronisasi antarperangkat daerah menjadi penting agar berbagai kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif serta tetap sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Dalam konteks kegiatan usaha, Saiful menilai reklamasi dan revegetasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha setelah pemanfaatan lahan.
“Pengelolaan pascakegiatan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Reklamasi dan revegetasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan pembangunan,” katanya.
Investasi Tumbuh, Lingkungan Tetap Terjaga
Saiful menambahkan, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu diperkuat agar kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.
“Pemerintah tentu membutuhkan dukungan dunia usaha sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Namun, investasi yang tumbuh juga harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen menjaga lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Hairul Anwar menekankan bahwa peningkatan kualitas tata kelola lingkungan merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Ia turut menyoroti peran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Menurutnya, PROPER tidak semata-mata menjadi instrumen pengawasan dan penilaian, tetapi juga dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan inovasi serta meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan.
“PROPER bukan sekadar penilaian. Ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperbaiki pengelolaan lingkungan,” kata Hairul.
Terkait reklamasi dan revegetasi, Hairul menegaskan bahwa pemulihan lahan harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai standar teknis.
“Reklamasi dan revegetasi harus dilakukan sesuai standar teknis yang benar,” tegasnya.
Menurut Hairul, revegetasi bukan sekadar upaya menghijaukan kembali lahan. Pemulihan vegetasi juga berperan dalam mengembalikan fungsi hidrologis, mengurangi risiko erosi, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati.
Melalui sosialisasi ini, Pemprov Kaltara berharap terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Dengan demikian, pembangunan di Kaltara tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
