WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mulai mematangkan arah kebijakan anggaran 2027 dengan menempatkan program produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat sebagai prioritas utama.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Kaltara di Ruang Rapat Lemlai Suri, Selasa (18/8/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M. tersebut mengagendakan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kaltara Tahun Anggaran 2027.
Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Daerah Kaltara diproyeksikan mencapai Rp2,201 triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp2,231 triliun. Pemprov Kaltara juga memproyeksikan Pembiayaan Netto sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Gubernur Zainal menegaskan, besarnya anggaran bukan menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan program yang produktif dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Zainal.
Anggaran Mengikuti Program Prioritas
Zainal menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta memperhatikan rancangan akhir RKPD Kaltara Tahun 2027.
Arah kebijakan tersebut mendukung tema pembangunan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltara menerapkan prinsip money follows program. Artinya, anggaran diarahkan mengikuti program yang benar-benar memiliki manfaat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Alokasi belanja juga akan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar serta diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional.
“Kita ingin anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tegasnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen
Kebijakan anggaran tersebut disusun di tengah kinerja ekonomi Kaltara yang menunjukkan tren positif.
Pada Triwulan I-2026, ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen secara year-on-year, dengan sektor konstruksi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.
Sementara itu, inflasi Kaltara pada Juli 2026 tercatat 2,00 persen, sedangkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 5,18 persen.
Untuk 2027, Pemprov Kaltara menetapkan sejumlah target makro, yakni pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, tingkat kemiskinan 4,20 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,72 persen, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,58.
Target tersebut akan ditopang melalui delapan program unggulan daerah, meliputi pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan, pengembangan pangan dan agribisnis, pembangunan ekonomi hijau dan biru, pengembangan pariwisata dan budaya, akselerasi konektivitas antarwilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
KUA-PPAS Harus Menjawab Kebutuhan Daerah
Gubernur berharap pembahasan KUA dan PPAS 2027 bersama DPRD Kaltara dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, APBD harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar membiayai kegiatan pemerintahan.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan APBD 2027 menjadi penggerak pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi masyarakat, konektivitas antarwilayah, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kaltara.
