WARTA, TANJUNG SELOR – Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan sebagai langkah strategis memastikan pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi fiskal daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Saiful Bachry, mengatakan bahwa pengendalian pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh perangkat daerah mampu melaksanakan program secara berkualitas, bukan hanya mengejar tingginya serapan anggaran.
“Pengendalian pembangunan harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target, tepat waktu, dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah anggaran harus dikelola secara efektif sehingga mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur,” ujar Saiful Bachry.
Ia menambahkan, Biro Administrasi Pembangunan akan terus mengoptimalkan fungsi koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi percepatan penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah.
Komitmen tersebut sejalan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Tanjung Selor, Rabu (5/8).
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa Rakordal bukan sekadar agenda rutin penyerapan anggaran maupun formalitas administratif, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah korektif agar target pembangunan tetap tercapai.
Sekda juga mengingatkan bahwa Kalimantan Utara saat ini menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta tekanan terhadap APBD yang menuntut seluruh perangkat daerah menerapkan prinsip value for money dalam setiap program pembangunan.
Selain itu, perangkat daerah diminta lebih responsif terhadap hasil evaluasi, melakukan mitigasi risiko sejak dini terhadap program yang berpotensi mengalami keterlambatan, serta mulai menjajaki sumber-sumber pendanaan non-APBD secara kreatif dan akuntabel.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Berly, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa Rakordal merupakan bagian penting dari mekanisme pengendalian pembangunan yang secara rutin dilakukan untuk memotret capaian pelaksanaan program seluruh perangkat daerah.
“Melalui Rakordal, kami melakukan evaluasi terhadap progres realisasi fisik dan keuangan, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, kemudian menyusun rekomendasi tindak lanjut bersama perangkat daerah. Harapannya, berbagai potensi keterlambatan dapat diantisipasi lebih awal sehingga target pembangunan tetap dapat dicapai secara optimal,” jelas Berly.
Menurutnya, hasil Rakordal juga menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan percepatan pembangunan.
Berly menambahkan, Biro Administrasi Pembangunan akan terus memperkuat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti.
“Dengan pengendalian yang dilakukan secara berkala, kita tidak hanya mengetahui capaian pembangunan, tetapi juga mampu melakukan langkah-langkah korektif secara cepat. Inilah yang menjadi salah satu fungsi utama Biro Administrasi Pembangunan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” pungkas Berly.
