WARTA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat komitmen dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., pada Exit Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Pangan yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, Kamis (25/6).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap berbagai program ketahanan pangan, khususnya dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai.
Pelaksana Tugas Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemeriksaan tematik tidak semata-mata bertujuan menilai kepatuhan pelaksanaan program, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis agar kebijakan ketahanan pangan semakin efektif dan berkelanjutan.
“Pemeriksaan ini merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan terwujudnya ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, BPK mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satunya adalah sistem data pangan nasional yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi memengaruhi akurasi pengambilan kebijakan. Selain itu, pengembangan lahan pertanian baru juga masih menghadapi kendala pada kesiapan lahan, jaringan irigasi, serta kapasitas sumber daya petani.
BPK juga menyoroti perlunya peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dan subsidi pertanian, termasuk pupuk dan benih, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Di sisi lain, mekanisme distribusi pangan dan pengendalian harga di pasar juga dinilai masih perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan di seluruh daerah.
Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan produksi pangan, memperbaiki tata kelola distribusi, serta memperkuat sistem logistik pangan daerah.
Keikutsertaan Gubernur Kaltara dalam exit meeting ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara untuk terus mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pangan di daerah.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kokoh sehingga mampu menjamin ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
