WARTA, NUNUKAN – Dunia pendidikan di perbatasan Indonesia-Malaysia kini tengah diguncang prahara. Polemik yang menimpa Ibu Halimah, seorang guru di SD 001 Sebatik Tengah, tidak lagi sekadar masalah internal sekolah. Aksi dugaan intimidasi oleh oknum Kepala Sekolah berinisial Hj. S, kini memicu gelombang solidaritas publik bertajuk #SaveIbuHalimah di media sosial.
Menanggapi jeritan hati tenaga pendidik tersebut, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono, SH., MH., melakukan inspeksi mendadak ke sekolah terkait pada Jumat (6/2/2026). Hasilnya mengejutkan: ditemukan adanya dugaan kekerasan verbal, fisik, hingga upaya sistematis yang menjegal karier sang guru.
Pelemparan Kursi dan Hilangnya Jam Mengajar
Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta-fakta yang memilukan. Suasana kerja yang seharusnya edukatif justru berubah mencekam.
-
- Intimidasi Fisik & Verbal: Muncul dugaan aksi pelemparan kursi dan kata-kata kasar yang diarahkan kepada Ibu Halimah di hadapan saksi mata.
- Penjegalan Karier: Berdasarkan data operator sekolah, sekitar 12 jam mengajar milik Ibu Halimah mendadak raib dari jadwal. Hal ini berdampak fatal pada syarat sertifikasi dan kesejahteraan beliau.
- Pemindahan Tanpa Dasar: Kebijakan pemindahan tugas ke sekolah lain juga dipertanyakan karena status homebase Ibu Halimah masih tercatat di SD 001 Sebatik Tengah.
“Beliau sedang syok berat. Dunia pendidikan bukan hanya soal administrasi, tapi soal menjaga martabat dan kesehatan mental pendidik,” tegas Andi Mulyono dengan nada prihatin.
Kinerja Disdik Nunukan Masuk Radar Evaluasi
Kasus ini pun merembet pada kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nunukan. Publik dan legislatif mulai menyoroti sejauh mana fungsi pengawasan dan perlindungan guru dijalankan oleh dinas terkait.
Absennya pencegahan dini dari Disdik hingga kasus ini viral memicu rencana pemanggilan resmi oleh DPRD. Dewan ingin mengurai carut-marut tata kelola dan hubungan kerja di sekolah yang dinilai telah mencederai etika pendidikan ini.
Seret ke Ranah Hukum!
Andi Mulyono, yang juga legislator dari Dapil III Sebatik, menegaskan bahwa jalur damai secara internal tidak lagi cukup. Ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam.
”Kami meminta kepolisian bekerja profesional. Jika alat bukti mencukupi, proses hukum harus berjalan sampai terang. Jalur hukum tetap relevan ketika terdapat unsur pidana kekerasan maupun penghinaan,” tegasnya.
Simbol Perjuangan Guru
Kini, gerakan “Save Ibu Halimah” bukan sekadar tagar, melainkan simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan di lingkungan sekolah. DPRD Nunukan berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar lingkungan sekolah kembali menjadi ruang aman, adil, dan bermartabat bagi guru maupun siswa.
