WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan realisasi penyerapan anggaran 2026 dapat mencapai 98 persen. Memasuki Oktober, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memperkuat langkah percepatan pelaksanaan kegiatan.
Upaya mengejar target tersebut menjadi perhatian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara. Monitoring dan evaluasi terhadap proyek pembangunan terus dilakukan untuk melihat kesesuaian antara realisasi fisik dengan penggunaan anggaran.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan pengawasan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi kegiatan di sejumlah wilayah.
“Dalam kondisi sekarang memang ada sedikit perlambatan. Namun, kami optimis melalui masuknya kegiatan pada APBD Perubahan, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Saiful Bachry.
Menurutnya, capaian serapan anggaran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pekerjaan fisik. Karena itu, setiap kegiatan yang mengalami keterlambatan harus segera diketahui penyebabnya agar dapat ditangani.
Monitoring dilakukan di sejumlah daerah, antara lain Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan, KTT, dan Malinau.
Selain mengecek progres pekerjaan, tim juga mencermati berbagai potensi deviasi yang dapat memengaruhi target penyelesaian kegiatan maupun realisasi anggaran.
“Target kami realisasi penyerapan anggaran dapat mencapai 98 persen,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, koordinasi antarpihak dinilai menjadi faktor penting. OPD sebagai pelaksana kegiatan diminta tidak menunggu hingga mendekati batas akhir tahun anggaran untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
Biro Administrasi Pembangunan juga memastikan pemantauan dilakukan secara berkala. Jika ditemukan kendala, langkah tindak lanjut dapat segera dikoordinasikan sehingga tidak menimbulkan keterlambatan yang lebih besar.
Percepatan tetap diarahkan agar berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah tidak hanya mengejar angka serapan, tetapi juga memastikan pekerjaan memenuhi standar dan memberikan hasil sesuai perencanaan.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, Oktober hingga akhir tahun menjadi periode krusial bagi Pemprov Kaltara untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.
