WARTA, TANJUNG SELOR — Pendataan alat berat yang selama ini kerap menjadi tantangan di lapangan kini mendapati babak baru yang lebih efektif. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi mengimplementasikan Sistem Barcode Alat Berat Kalimantan Utara (SIBATARAKU) untuk mendongkrak kepatuhan pajak korporasi di Bumi Benuanta.
Kepala Bapenda Provinsi Kaltara, Datu Iqro, menjelaskan bahwa inovasi ini lahir untuk mengatasi kendala klasik di lapangan, di mana petugas sering kali harus memeriksa ulang nomor mesin dan nomor rangka secara manual pada setiap unit alat berat yang tidak memiliki plat nomor polisi layaknya kendaraan biasa.
“Selama ini kalau kita cek alat berat itu, kan kita harus lihat lagi nomor mesin, nomor rangka, karena kan alat berat ini tidak ada nomor polisinya. Nah, dengan adanya barcode ini lebih mempermudah dan ada kepastian bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya,” ujar Datu Iqro.
Melalui mekanisme baru ini, barcode khusus akan dipasang secara langsung pada setiap unit alat berat yang beroperasi. Sasaran utamanya adalah alat-alat berat yang berstatus aktif di wilayah Kaltara.
“Jadi kita pasang di masing-masing alat berat tersebut. Alat berat itu kan yang kita pungut pajaknya yang aktif. Jadi kalau yang misalnya tidak aktif lagi atau pindah lokasi, ya itu kita hapus datanya,” tegasnya.
Datu Iqro menambahkan, proses pengawasan dan pengecekan data ini akan dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Terkait target penyelesaian pemasangan barcode di lapangan, pihak Bapenda telah memetakan skala prioritas dengan membidik sektor-sektor yang paling masif menggunakan alat berat.
“Kita targetkan tahun 2026 ini kita selesaikan. Kita di bidang pertambangan, di bidang perkebunan dulu lah kita prioritaskan, sama konversi. Konversi juga kita itu, tiga itu yang kita prioritaskan,” pungkas Datu Iqro.
Dengan sistem pemindaian berbasis digital ini, Bapenda Kaltara optimis seluruh data unit alat berat dari berbagai perusahaan dapat terpantau secara akurat, transparan, dan berkeadilan guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
