WARTA, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menunjukkan langkah tegas dalam memerangi praktik judi online. Lembaga tersebut mengumumkan telah memblokir lebih dari 5.000 rekening yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas perjudian digital, dengan nilai transaksi fantastis yang mencapai Rp600 miliar.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa pemblokiran ini merupakan bagian dari strategi besar dalam penegakan hukum demi melindungi masyarakat dari efek domino kejahatan digital, khususnya judi online (judol).
“Penindakan ini bukan sekadar soal transaksi ilegal, tapi juga menyangkut keselamatan sosial masyarakat. Judi online kerap menjadi pintu masuk menuju masalah yang lebih besar seperti pinjaman online ilegal, narkoba, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga,” kata Ivan dalam pernyataan tertulis, Kamis (1/5/2025).
Lebih lanjut, Ivan menjelaskan bahwa kecanduan terhadap judi digital sering memicu perilaku kriminal lain, karena pelaku berusaha menutup kerugian atau mengejar keuntungan semu dengan cara-cara ilegal.
PPATK menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga, termasuk aparat penegak hukum, institusi keuangan, kementerian, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah membangun ekosistem keuangan yang bersih dari praktik pencucian uang dan perjudian ilegal.
Melalui program Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT), PPATK berkomitmen untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk aktivitas perjudian daring yang kian marak dan mengancam stabilitas sosial ekonomi masyarakat.
