WARTA, TANJUNG SELOR – Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj. Sekprov) Kalimantan Utara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengimplementasikan visi dan misi Gubernur Kaltara dalam setiap program kerja. Hal ini disampaikan saat memimpin apel pagi gabungan di Lapangan Agathis, Senin (16/6/2025).
Mengawali amanatnya, Bustan menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN yang telah hadir dalam apel rutin tersebut. Ia mengingatkan bahwa pertengahan tahun menjadi momentum penting dalam menyelesaikan sejumlah agenda, termasuk penyusunan Perubahan APBD 2025.
“Gubernur Kaltara sudah menjalani lebih dari 100 hari kerja. Ini saatnya seluruh perangkat daerah menyesuaikan program dan kegiatan dengan visi misi serta prioritas pembangunan yang telah dicanangkan,” ujarnya.
Bustan memaparkan visi besar Kaltara, yakni “Mewujudkan Transformasi Pondasi Kaltara yang Kokoh sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.”
Ia menjelaskan bahwa kata “Maju” mengandung makna pentingnya daya saing provinsi, dengan indikator seperti kesiapan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Sementara kata “Makmur” mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan pengangguran dan pemerataan ekonomi.
“Pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif menjadi bagian penting dari strategi mewujudkan Kalimantan Utara yang maju,” tambahnya.
Menurutnya, selama empat bulan terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyinergikan program kerja dengan janji politik kepala daerah yang kini tengah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini, dokumen tersebut masih dalam proses legalisasi di Kemendagri.
“Saya harap perangkat daerah dapat mencermati kembali arah kebijakan tersebut sebagai dasar penyusunan anggaran 2026,” tegasnya.
Bustan juga menyinggung capaian Pemprov Kaltara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, ia mengingatkan agar beberapa catatan yang diberikan tidak diabaikan.
“Kita tidak ingin ada temuan yang berulang. Kepala perangkat daerah harus benar-benar memperhatikan rekomendasi BPK agar di tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi masalah,” pesannya.
Menutup amanatnya, Bustan mengingatkan instruksi Gubernur Kaltara terkait pemakaian aksesori daerah selama hari kerja, sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya minta para pimpinan OPD memberi contoh langsung. Ini langkah kecil, tapi berdampak besar bagi citra daerah dan ekonomi kreatif masyarakat,” tutupnya. (*)
