WARTA, SEBATIK – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil Sebatik, Ramsah, mendesak agar penanganan banjir di wilayah Sebatik segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan sekadar janji yang terus berulang setiap tahun.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama tokoh masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan di Kecamatan Sebatik, Selasa (11/6/2025). Agenda utama rapat membahas pembangunan box culvert dan normalisasi saluran air yang menjadi sumber utama luapan banjir tahunan.
Rapat ini turut dihadiri tokoh masyarakat Sebatik seperti Hj. Herman Baco dan Muhammad Jafar (Thubank), serta Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan BPJN Kalimantan Utara, Dani Wiranto, S.ST., M.T., yang datang langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Sudah terlalu banyak janji soal banjir Sebatik. Sekarang waktunya kerja nyata. Masyarakat tidak bisa terus-menerus dibiarkan was-was setiap musim hujan,” tegas Ramsah.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas PUPR Nunukan, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Balai Jalan Nasional Kaltara, agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir benar-benar efektif dan tidak tumpang tindih.
Perlu Pemetaan dan Aksi Terukur
Dalam pertemuan tersebut, Ramsah juga menekankan pentingnya pemetaan titik-titik rawan banjir dan penetapan lokasi prioritas pembangunan box culvert. Ia mendorong pendekatan teknis yang berbasis data dan survei lapangan agar intervensi yang dilakukan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.
Tokoh masyarakat, Hj. Herman Baco, mendukung penuh langkah percepatan penanganan banjir tersebut. Ia menuturkan, warga Sebatik selalu dihantui kecemasan saat musim hujan karena saluran air yang ada tidak lagi mampu menampung debit air tinggi.
“Setiap hujan besar, rumah tergenang, aktivitas terganggu. Ini masalah nyata yang harus segera diatasi,” ujarnya.
Sementara itu, Dani Wiranto dari BPJN Kaltara menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung proses teknis dan pelaksanaan proyek di lapangan. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan koordinasi dan pembagian peran antarinstansi.
“Kami siap bantu, tapi pembangunan harus sesuai standar dan mempertimbangkan kondisi geografis Sebatik sebagai wilayah perbatasan,” ujarnya.
Tim Teknis dan Usulan Anggaran
Rapat tersebut juga menyepakati pembentukan tim teknis lintas sektor yang akan menindaklanjuti hasil koordinasi, mulai dari penyusunan dokumen teknis hingga pengajuan anggaran ke pemerintah provinsi maupun pusat.
DPRD Nunukan berharap tim teknis ini dapat bekerja cepat dan terkoordinasi, sehingga masyarakat Sebatik tidak lagi menjadi korban banjir tahunan yang tak kunjung tertangani secara serius.
