WARTA, TANJUNG SELOR – Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Bustan, memimpin rapat koordinasi penanganan bencana hingga larut malam, Senin (16/6), di ruang rapat Sekda, Kantor Gubernur Kaltara.
Rapat tersebut digelar untuk membahas alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka percepatan penanganan wilayah terdampak bencana, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, yang saat ini mengalami kerusakan akses dan terisolir.
“Saya minta tim segera melakukan kunjungan lapangan, meninjau kondisi jalan, jembatan, dan titik longsor. Karena akses ke sana hanya bisa melalui transportasi udara, jadi hasil kaji cepat dari Kabupaten Nunukan menjadi rujukan awal bagi kita, ” tegas Bustan
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara laporan cepat dari Kabupaten Nunukan dan tim Provinsi Kaltara. Hasil kaji cepat tersebut menjadi dasar untuk proses peningkatan status darurat dan kaji cepat tingat provinsi.
“Saya sudah sampaikan kepada Dinas PUPR, berapa angka yang sesuai untuk penanganan darurat ini. Awalnya diusulkan Rp11 miliar, tapi saya minta ditelaah kembali, apakah Rp3 miliar bisa digunakan secara efektif khusus untuk wilayah terdampak,” ujarnya.
Menurut Bustan, penggunaan dana BTT tak hanya untuk perbaikan infrastruktur, tetapi juga mencakup penyaluran bantuan logistik ke daerah yang terisolir. Karena itu, perencanaan harus akurat dan prioritas titik rawan harus jelas.
“Gunakan RAB Rp3 miliar untuk penanganan awal, tapi pastikan akses darat bisa dilalui kendaraan roda empat dan dua. Saya minta gerak cepat, lapangan harus langsung ditinjau. Selaras dengan visi-misi Gubernur membangun Kalimantan Utara sebagai beranda NKRI pembangunan berkelanjutan, mempertahankan ekologi dan tangguh terhadap bencana,” tegasnya.
Sejumlah jembatan dan ruas jalan utama di Krayan terdampak parah akibat bencana. Akibatnya, distribusi logistik dan mobilitas warga terganggu.
“Total alokasi BTT kita tahun ini Rp10 miliar, tapi itu untuk satu tahun anggaran. Tidak bisa dihabiskan sekaligus. Harus disimpan juga untuk mengantisipasi bencana lain,” jelas Bustan.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh BPBD Kaltara, Dinas PUPR Perkim, Biro Kesra, Dinas Pertanian, serta sejumlah OPD teknis lainnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat bencana di Kaltara hingga 6 Juli mendatang, sesuai keputusan dari Kabupaten Nunukan.
“Fokus kami saat ini adalah membuka kembali akses jalan yang terdampak bencana agar mobilitas barang dan warga bisa kembali normal,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, BPBD juga sedang memantau kebutuhan logistik di wilayah Krayan, dan siap mengalokasikan bantuan sesuai kebutuhan lapangan.
