WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen ini diwujudkan melalui Lokakarya Sinergi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) ke Dalam Renstra Perangkat Daerah, yang digelar di Hotel Luminor, Kamis (12/06/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, mewakili Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.
Dalam sambutannya, Datu Iqro menekankan bahwa penyusunan dokumen RAD-PD adalah hasil kerja kolaboratif yang melibatkan banyak pihak: perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, mitra pembangunan, dan komunitas. Semua proses dilakukan dengan semangat partisipatif.
“RAD-PD adalah tonggak penting menuju pembangunan yang lebih responsif dan adil, terutama bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia mengingatkan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya penerima manfaat, tetapi mitra setara dalam pembangunan.
“Mereka memiliki suara, hak, dan peran yang sama dalam menentukan arah pembangunan,” tegas Datu Iqro.
Mengintegrasikan RAD-PD ke dalam Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan prinsip inklusi sosial, keberagaman, dan kesetaraan gender hadir dalam setiap program pembangunan.
Ia juga mendorong semua perangkat daerah menggunakan dokumen RAD-PD sebagai acuan utama dalam menyusun program kerja di berbagai bidang — dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, hingga kepegawaian.
“Saya berharap kertas kerja yang dihasilkan dalam lokakarya ini dapat menjadi tolok ukur bersama yang konkret dan terimplementasi dalam setiap renstra perangkat daerah,” tutupnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Provincial Lead SKALA, Nurul Affandy, analis kebijakan publik dan peneliti, Mochammad Ubaidillah, S.AP, serta perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas dan lembaga swadaya masyarakat.
