FAJAR, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Hal itu terlihat dari keikutsertaan dua ASN Pemprov Kaltara dalam Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN Angkatan XIV yang resmi dilepas oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada Rabu, 16 Juli 2025, di Jakarta.
Mewakili Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, hadir langsung dalam prosesi pelepasan tersebut. Ia menyampaikan harapan besar agar ilmu dan keterampilan yang diperoleh dua ASN Kaltara selama mengikuti pendidikan bisa langsung diterapkan di lingkungan Pemprov.
“Kami berharap setelah kembali bertugas, para alumni ini mampu membawa pembaruan di bidang kepegawaian, sehingga pelayanan birokrasi di Kaltara semakin optimal,” ujar Andi.
Dalam kesempatan itu, Prof. Zudan melepas sebanyak 35 mahasiswa PIK BKN Angkatan XIV. Dengan tambahan ini, total alumni PIK BKN kini mencapai 486 orang yang tersebar di 212 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
PIK BKN sendiri merupakan program strategis yang mendukung implementasi Asta Cita Pemerintah, khususnya pada poin ke-4 tentang reformasi birokrasi dan poin ke-7 tentang penguatan kualitas SDM.
Para lulusan tidak hanya dibekali teori dan praktik kepegawaian terkini, tetapi juga pemahaman tentang visi Indonesia Emas 2045 serta peran vital ASN di masa depan.
Sejak awal berdiri, PIK BKN telah memberikan beasiswa kepada 170 siswa untuk jenjang S1 dan S2, sebagai bagian dari upaya mencetak SDM birokrasi yang unggul dan adaptif.
PIK BKN pun terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, berupaya melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Stella Christie juga menjadi salah satu pemateri dari kegiatan ini.
Dua alumni asal Kaltara yang akan segera kembali bertugas diharapkan menjadi bagian dari upaya besar reformasi birokrasi di Bumi Benuanta.
