WARTA, TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar 88,23 persen. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 86 persen.
Ketua DPUPR-Perkim Kaltara, Ir. Helmi, mengungkapkan bahwa pencapaian ini mencerminkan perbaikan kinerja OPD dalam memanfaatkan anggaran daerah. “Artinya capaian realisasi APBD kita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan DPUPR-Perkim Kaltara menjadi salah satu OPD dengan realisasi APBD terbaik,” ujar Helmi pada Jumat (10/1/2025), dikutip Benuanta.
Tantangan dan Penyebab Serapan Anggaran
Meskipun berhasil meningkatkan realisasi APBD, Helmi mengakui bahwa DPUPR-Perkim sebelumnya sempat menjadi sorotan karena tingkat serapan anggaran yang dinilai rendah. Hal ini, katanya, disebabkan oleh keterlambatan pencairan anggaran kepada kontraktor.
“Sebagian besar kegiatan OPD telah dikerjakan oleh rekanan. Namun, serapan anggarannya dianggap kecil karena pencairannya menunggu penyelesaian pekerjaan. Ini bukan masalah besar karena menjadi bagian dari hak rekanan,” jelasnya.
Fokus pada Perbaikan Serapan Anggaran
Helmi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan realisasi anggaran di tahun mendatang. Dengan alokasi APBD yang lebih dari Rp700 miliar, DPUPR-Perkim optimis dapat mencapai target yang lebih tinggi.
“Target kita adalah meningkatkan realisasi APBD hingga mencapai 90 persen, bahkan 100 persen di tahun ini. Ini akan menjadi prioritas utama untuk mendukung pembangunan di Kaltara,” tambahnya.
Komitmen Peningkatan Layanan Publik
Dengan capaian ini, DPUPR-Perkim Kaltara berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman di Kaltara.
