TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Andhika Masharafi, meminta Pemkab Bulungan memberikan perhatian serius terhadap dampak sosial di kawasan industri Tanah Kuning–Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Ia menyoroti persoalan ketimpangan tenaga kerja lokal, tumpang tindih data lahan, hingga potensi kesenjangan sosial akibat kehadiran perusahaan besar di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar menyikapi situasi terkini di lapangan. Menurut politisi muda Partai Golkar ini, masyarakat di Desa Tanah Kuning dan sekitarnya menghadapi pembatasan akses, bahkan pejabat eksekutif yang ingin turun langsung ke lokasi pun tidak diizinkan.
“Dalam hukum kausalitas, akibat itu muncul karena sebab. Kondisi di Mangkupadi, khususnya Kampung Baru, menjadi alasan mengapa RDP ini kita adakan. Bahkan pemerintah sendiri tidak diperbolehkan turun dari mobil saat meninjau lokasi, apalagi masyarakat biasa. Ini sangat kita sayangkan,” tegasnya, Rabu (14/5/2025).
Perbedaan Data Lahan Perlu Diusut
Andhika juga mengungkapkan adanya perbedaan mencolok dalam data lahan antara pihak desa dan pemerintah daerah. Berdasarkan data awal versi Desa Tanah Kuning, wilayahnya memiliki luas sekitar 16.000 hektare, namun kini tercatat hanya sekitar 7.000 hektare, dengan sisa lahan yang dikuasai masyarakat tinggal 4,5 persen saja.
“Ada selisih signifikan antara data dari desa dan data dinas. Ini harus segera diklarifikasi agar tidak memicu konflik di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa belum adanya progres pembangunan dari PT Indonesia Strategis Industri (ISI) memberi ruang untuk penyelesaian permasalahan lebih awal. “Pemerintah harus segera turun dan memberikan perhatian khusus sebelum persoalan ini semakin kompleks,” imbuhnya.
Penduduk Padat, Tapi Rentan Terpinggirkan
Andhika menyoroti peningkatan jumlah penduduk yang signifikan di Tanjung Palas Timur, khususnya di Tanah Kuning dan Mangkupadi. Pada Pemilu Legislatif, wilayah ini berada di posisi ketiga dengan jumlah pemilih terbanyak di Bulungan, namun naik menjadi posisi kedua saat Pilkada.
“Artinya ada lonjakan penduduk yang besar. Ini bukan isu sepele, karena akan berkaitan langsung dengan kebutuhan pemukiman, pekerjaan, dan layanan publik,” kata Andhika.
Sebagai politisi termuda di DPRD Bulungan dan mantan aktivis HMI, Andhika menyatakan bahwa kehadiran perusahaan harusnya membawa manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja yang inklusif serta perlindungan lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan.
“Kalau ketenagakerjaan hanya untuk usia produktif dengan standar tertentu, lalu bagaimana dengan orang tua kami yang sebelumnya bertani? Mereka pasti tersingkir. Ini bisa memicu kesenjangan sosial,” tegasnya.
PSN Maju, Tapi Siapa yang Merasakan Dampaknya?
Andhika menyadari bahwa kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan industri Tanah Kuning tentu membawa dampak ekonomi. Namun ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang menikmati manfaat tersebut.
“Cuma pertanyaannya: ekonomi siapa yang maju? Secara nasional dan kabupaten mungkin iya. Tapi kami yang tinggal di sana merasakan dampak negatifnya. Jangan hanya memandang dari sisi positif saja,” tutupnya.
