WARTA, JAKARTA – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Diskusi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/4/2025) pagi.
Rapat yang dilaksanakan secara daring ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, didampingi oleh Pj. Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si.
Turut hadir dalam forum virtual ini antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, para kepala OPD terkait, serta perwakilan KPK dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV, yakni Tri Budi Rochmanto dan Basuki Haryono.
Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan KPK terhadap tata kelola pemerintahan di Kaltara.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen KPK dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Rapat ini penting untuk memastikan pengelolaan APBD dan pengadaan strategis berjalan sesuai prinsip good governance,” ujar Wagub.
Wagub juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan PBJ merupakan area rawan korupsi yang menjadi perhatian khusus Pemprov Kaltara. Oleh karena itu, sinergi dengan KPK dalam program pencegahan sangat krusial.
KPK diketahui telah melaksanakan berbagai kegiatan supervisi di Kaltara dalam delapan fokus area, seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga penguatan fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Kami berharap dukungan KPK terus berlanjut agar pembangunan di Kaltara senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana amanat Presiden,” tambah Ingkong.
Dalam forum tersebut, dibahas pula struktur dan postur APBD Kaltara tahun 2025, termasuk alokasi dana hibah dan pokok pikiran DPRD, serta evaluasi status PBJ strategis tahun 2024 dan rencana PBJ tahun 2025 oleh OPD terkait.
Menutup sambutannya, Wagub berharap rakor ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
“Semoga KPK terus menjadi mitra strategis dalam memberikan saran dan rekomendasi perbaikan untuk tata kelola pemerintahan di Kaltara yang kita cintai bersama,” pungkas Wagub, sebelum membuka rapat secara resmi.
