WARTA, TANJUNG SELOR — Meskipun persiapan sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026 di Kalimantan Utara dinilai sudah berjalan cukup matang, namun transparansi informasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan utama. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Vamelia, usai menghadiri rapat teknis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurut Vamelia, skema SPMB tahun ini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025, yang menetapkan tiga jalur penerimaan: domisili, afirmasi, dan prestasi. Ia mengapresiasi kerja lintas sektor yang terlibat dalam persiapan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (DKISP).
“Secara teknis, saya melihat kolaborasi antar-OPD sudah luar biasa, dengan pendekatan yang holistik dan integratif,” ujarnya.
Namun, ia menyoroti persoalan klasik yang masih berulang setiap tahunnya: minimnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan ketentuan teknis pendaftaran. Banyak orang tua merasa kebingungan ketika anaknya tidak lolos seleksi, padahal semua petunjuk teknis sudah disediakan.
“Ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi publik belum maksimal. Informasi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat bawah,” tegasnya.
Vamelia meminta DKISP Kaltara untuk lebih proaktif menyosialisasikan skema penerimaan, baik melalui media digital, cetak, maupun kanal informasi resmi lainnya. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci agar proses seleksi berlangsung adil dan akuntabel.
“Komunikasi yang terbuka akan meminimalkan potensi kesalahpahaman, sekaligus mengurangi kecurigaan terhadap proses seleksi,” pungkasnya. (*)
