WARTA, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, SE, M.Si, meninjau langsung kondisi jalan penghubung antara Tanjung Selor dan sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, khususnya akses menuju Kawasan Industri Tanah Kuning – Mangkupadi, pada Selasa (29/4).
Didampingi Penjabat Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, serta Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kami menindaklanjuti hasil pembahasan teknis kemarin dengan verifikasi lapangan hari ini. Kita ingin melihat langsung kondisi infrastruktur yang terbagi dalam beberapa segmen,” ujar Wagub Ingkong.
Ia menjelaskan, terdapat dua segmen utama pada jalan tersebut:
-
Segmen 1: Dimulai dari simpang jalan nasional Tanjung Selor – Tanah Kuning sepanjang 15,72 km, yang melibatkan perusahaan seperti PT Benamakmur Selaras Sejahtera (BSS), PT Abdi Borneo Plantation (ABP), PT Tunas Borneo Plantation (TBP), PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), dan PT DIL.
-
Segmen 2: Sepanjang 37,66 km, berakhir di Desa Tanah Kuning (simpang depan Kantor Kecamatan Tanjung Palas Timur), mencakup PT Manunggal Jaya Pribadi, PT Prima Bahagia Permai, PT Kayan Plantation (KP), PT Moa Maju Kurnia (MOA), PT Bulungan Citra Persada, dan KMS.
Dari hasil tinjauan, lima perusahaan telah bekerja sama dengan Dinas PUPR kabupaten, provinsi, serta melalui skema swadaya. Pemerintah berharap perusahaan-perusahaan lain di jalur ini juga dapat ambil bagian dalam perbaikan jalan.
“Kita tidak bisa memaksakan, semua disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Tapi yang terpenting, sudah ada komitmen awal yang disepakati,” tambahnya.
Wagub menegaskan bahwa kontribusi swasta sangat penting, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Ia optimis bahwa perusahaan-perusahaan yang telah lama beroperasi di Kaltara tidak akan keberatan mendukung pemerintah dalam perbaikan akses infrastruktur ini.
Targetnya, perbaikan jalan bisa mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2025. “Semua perusahaan yang berada di sepanjang ruas ini otomatis termasuk dalam segmentasi, dan mereka bisa bersama-sama menyusun kebutuhan anggaran dengan pendampingan dari instansi teknis,” ungkapnya.
Dinas PUPR Kabupaten Bulungan sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk mendukung perbaikan infrastruktur ini pada tahun 2025. Meski begitu, Wagub menekankan pentingnya kolaborasi.
“Tanpa kerja sama antara pemerintah dan swasta, pembangunan tidak akan berjalan optimal. Kita tidak melihat status jalannya, tapi bagaimana ini berdampak langsung pada masyarakat dan ekonomi lokal,” pungkas Wagub Ingkong.
