WARTA, NUNUKAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi para siswa di Nunukan, Kalimantan Utara, justru menuai kritik tajam akibat temuan makanan tidak layak konsumsi. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu yang disediakan dalam program tersebut.
Kasus mencuat pada Senin, 13 Januari 2025, ketika siswa-siswi SDN 03 Nunukan Selatan dan SMAN 2 Nunukan Selatan mengalami gejala mual dan diare setelah menyantap ayam kecap. Burhan, perwakilan bagian kesiswaan SMAN 2 Nunukan Selatan, menyebut lebih dari 30 siswa terdampak.
“Menu ayam kecap menjadi penyebab, dengan kasus serupa terjadi di sekolah lain pada hari yang sama,” ujar Burhan, Minggu (19/1/2025), dilansir Tribunnews.
Ikan Tongkol Berulat Tambah Kekhawatiran
Keesokan harinya, Selasa (14/1/2025), siswa melaporkan temuan ulat di menu ikan tongkol goreng yang dibagikan. Burhan menjelaskan, pihak sekolah menemukan ulat pada menu yang belum terdistribusi dan langsung mengajukan protes kepada penyedia makanan.
“Ulat-ulat kecil ditemukan di ikan tongkol. Sampel sudah dibawa ke dapur untuk evaluasi, tapi ini seharusnya tidak terjadi,” tambahnya.
Masalah Distribusi dan Pengawasan Jadi Sorotan
Investigasi awal mengungkapkan, bahan baku seperti ayam dibeli di penjual pinggir jalan tanpa memastikan kualitasnya. Penyedia makanan juga menghadapi kendala distribusi akibat jarak antar sekolah yang berjauhan, sementara jumlah penerima program bertambah dari 2.500 menjadi 3.200 siswa dalam minggu kedua pelaksanaan.
“Perkiraan stok bahan baku meleset, sehingga penyedia terpaksa membeli ayam tambahan di luar tempat langganan,” jelas Aji Sanjaya, perwakilan SPPI dan BGN untuk Nunukan Selatan.
Perlu Evaluasi dan Penanganan Serius
Burhan mengapresiasi program MBG karena membantu siswa menghemat uang jajan dan meningkatkan semangat bersekolah. Namun, ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang.
“Kami berharap pengawasan terhadap kualitas makanan diperketat. Jangan sampai tujuan baik program ini justru membahayakan siswa,” tegasnya.
Sementara itu, Aji mengakui program MBG masih membutuhkan banyak perbaikan, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah yang dinilai minim.
“Kita harus memastikan penyedia makanan memenuhi standar kualitas dan mempercepat distribusi. Pemerintah daerah juga perlu lebih terlibat dalam pengawasan,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan program bantuan dengan standar yang tinggi, mengingat dampaknya langsung terhadap kesehatan generasi penerus.
