WARTA, TANJUNG SELOR — Upaya penataan infrastruktur di Tanjung Selor terus menjadi perhatian serius anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bulungan, Adli Anshari.
Lewat serangkaian kegiatan reses dan pengawasan, ia aktif menyuarakan berbagai permasalahan mendasar yang kerap dikeluhkan masyarakat, mulai dari sistem drainase, pengelolaan sampah, hingga kemacetan di pusat aktivitas ekonomi warga.
“Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi harus ditata dengan serius. Kami tidak ingin pembangunan hanya terkesan tambal sulam, tapi menyeluruh dan berkelanjutan,” tegas Adli, Rabu (18/6).
Fokus: Drainase, Sampah, dan Kemacetan Pasar
Adli menilai, penataan drainase dan sistem pengelolaan sampah menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas. Ia menyoroti masih banyak titik genangan yang muncul saat musim hujan akibat saluran air yang tersumbat atau tidak terhubung dengan baik.
“Saya lihat sudah ada langkah awal dari pemerintah, tapi ini butuh komitmen dan keseriusan anggaran agar tidak sekadar wacana,” ujarnya.
Kemacetan di sekitar Pasar Induk Tanjung Selor juga tak luput dari sorotannya. Sebagai pusat perdagangan rakyat, Adli menilai pasar harus dibenahi secara fisik dan tata kelola lalu lintasnya.
“Pasar yang nyaman tidak hanya soal bangunan, tapi juga manajemen arus kendaraan dan parkir yang teratur,” katanya.
Jalan Tana Kuning dan Salimbatu Butuh Kolaborasi Lintas Instansi
Persoalan akses jalan di wilayah pinggiran seperti Tana Kuning dan Salimbatu juga menjadi catatan penting. Menurut Adli, penanganan jalan di kawasan ini kerap tersendat karena status kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Ini soal sinergi. Kami dorong adanya koordinasi antarpihak agar masyarakat tidak jadi korban dari tarik-ulur kebijakan,” ucapnya.
Komitmen DPRD Kawal Anggaran dan Prioritas Daerah
Adli menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan, termasuk menjaga agar alokasi dana pusat seperti dari Instruksi Presiden (Inpres) tidak menggeser prioritas anggaran daerah.
“Kami ingin setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi dampak nyata bagi warga. Komisi III siap mengawal sampai ke lapangan,” tutupnya.
Dengan komitmen ini, DPRD Bulungan menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintah dalam memastikan pembangunan kota Tanjung Selor berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)
