TARAKAN – Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan pembukaan lahan persawahan baru sebagai langkah konkret mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II, Robenson Tadem, usai memimpin rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara di Tarakan, Rabu (4/6/2025).
“Swasembada pangan adalah kebutuhan mendesak. Optimalisasi lahan tidak bisa ditunda, harus ada langkah nyata,” kata Robenson.
Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, H. Muddain, anggota Komisi II lainnya, serta perwakilan dari Dinas PUPR-Perkim yang menjadi mitra sektor pertanian.
Dalam paparannya, DPKP mengungkapkan bahwa optimalisasi lahan persawahan saat ini baru menyentuh 45 persen dari target. Sementara itu, sektor pengairan sudah menunjukkan progres positif. Sebanyak 6.300 hektare lahan disebut telah memiliki saluran irigasi lengkap yang dibiayai dari APBD Provinsi.
Langkah percepatan ini juga sejalan dengan instruksi Presiden terkait pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi nasional.
Sebagai strategi jangka panjang, DPKP turut melaporkan pembentukan Brigade Pangan, berisi petani milenial yang digagas untuk bermitra dengan Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
“Masih banyak lahan potensial yang belum tergarap. Kolaborasi lintas OPD mutlak diperlukan agar semua potensi ini bisa dioptimalkan,” ujar perwakilan PUPR-Perkim.
Komisi II pun mendorong agar pengembangan difokuskan di satu wilayah terlebih dahulu sebagai proyek percontohan. Harapannya, skema ini bisa menjadi model yang direplikasi ke daerah lain.
“Dengan pilot project, kita bisa mengukur efektivitasnya. Kalau berhasil, itu bisa jadi blueprint pengembangan kawasan pertanian Kaltara,” tutup Robenson.
